Jakarta, 15 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan sikap tegas pemerintah dalam memberantas korupsi, kebocoran anggaran, serta praktik ekonomi serakah yang merugikan rakyat. Hal itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (15/8), menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Dalam pidatonya yang berlangsung hampir dua jam, Prabowo menekankan bahwa pemerintah berhasil menghemat hingga Rp300 triliun dari potensi kebocoran anggaran sejak awal tahun. Penghematan itu didapat melalui efisiensi belanja, pemangkasan perjalanan dinas, serta pengawasan lebih ketat terhadap anggaran kementerian dan lembaga. “Tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi akan ditindak tegas, baik itu pejabat, jenderal, maupun pengusaha besar,” ujar Prabowo dengan suara lantang.
Lawan “Serakahnomics”
Salah satu sorotan utama dalam pidato tersebut adalah istilah baru yang diperkenalkan Prabowo, yakni “serakahnomics.” Istilah ini merujuk pada perilaku segelintir elit ekonomi yang memanipulasi pasar, menimbun barang, atau menciptakan kelangkaan untuk meraih keuntungan berlipat. Presiden mencontohkan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu sebagai bentuk nyata praktik serakahnomics, padahal Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia.
“Kita tidak boleh membiarkan ekonomi dijalankan oleh segelintir orang tamak yang mengorbankan kepentingan rakyat. Serakahnomics adalah musuh bersama yang harus kita lawan demi tercapainya keadilan sosial,” tegasnya.
Pernyataan ini mendapat sambutan meriah dari para anggota DPR dan tamu undangan yang hadir. Banyak pihak menilai istilah tersebut menjadi jargon politik baru sekaligus simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
Penertiban Sumber Daya Alam Ilegal
Selain fokus pada tata kelola anggaran dan ekonomi, Prabowo juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam ilegal. Pemerintah, menurutnya, telah menyita sekitar 3,1 juta hektare perkebunan sawit ilegal dari total 5 juta hektare yang ditelusuri, dengan melibatkan aparat militer dalam operasi penertiban.
Lebih dari seribu lokasi pertambangan ilegal pun kini menjadi target penegakan hukum. Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah kerugian besar yang dialami rakyat dan negara akibat praktik ilegal tersebut.
