Scroll ke bawah

banner 300x300

Berita Youtube

Kondisi rumah Sutinah, warga Kelurahan Citangtu, Kecamatan Kuningan, memprihatinkan. Rumah yang mengalami kerusakan berat itu dikhawatirkan ambruk dan membahayakan keselamatan penghuninya.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, turun langsung meninjau rumah Sutinah pada Senin, 26 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, Amih Tuti memberikan bantuan sembako serta uang sebesar 15 juta rupiah untuk mendukung perbaikan rumah.

RUMAH SUTINAH NYARIS AMBRUK WABUP TUTI BANTU RP15 JUTA

Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat menggeruduk Pendopo Pemkab Kuningan, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka menolak rencana pengembangan energi panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Ciremai.

Massa berasal dari BEM Universitas Kuningan, BEM Unisa, UMK, GMNI, PMII, serta sejumlah elemen masyarakat dari Kuningan dan Cirebon. Sejak pagi, massa membentangkan spanduk penolakan dan bergantian menyampaikan tuntutan.

Mereka mendesak pemerintah membuka informasi secara transparan, termasuk kajian lingkungan dan potensi dampak geothermal terhadap ekosistem serta sumber air masyarakat.

Ketua BEM Uniku, Fillah Ahmad Abadi, menegaskan mahasiswa menolak Gunung Ciremai dijadikan objek eksploitasi. Massa juga meminta Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menemui mereka dan menjelaskan sikap pemerintah daerah.

Menjelang siang, aksi sempat memanas. Sejumlah pengunjuk rasa berupaya melewati barikade aparat hingga terjadi aksi saling dorong di depan gerbang pendopo. Meski sempat tegang, massa tetap bertahan dan melanjutkan orasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait insiden tersebut. (HERYANTO – ELTV SATU KUNINGAN)

MAHASISWA KEPUNG PENDOPO, GEOTHERMAL GUNUNG CIREMAI DITOLAK

Ratusan insan pers dari berbagai organisasi kewartawanan di Kabupaten Kuningan menggelar aksi solidaritas bertajuk "Jurnalis Bukan Londo Ireng" di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin, 3 Agustus 2026.

Aksi damai ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus penolakan terhadap pelabelan yang dinilai merendahkan martabat profesi jurnalis.

Kegiatan diawali dengan orasi dari sejumlah jurnalis, di antaranya Ncu Firmansyah, Eli Said, Guntur, Mumuh, dan Jack. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa aksi tersebut bukan untuk menciptakan konflik, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ncu Firmansyah menegaskan bahwa jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Ia menyampaikan, apabila terdapat oknum yang melanggar, maka yang harus ditindak adalah oknumnya, bukan dengan memberikan stigma kepada seluruh profesi jurnalis.

Sementara itu, Eli Said mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Menurutnya, apabila terdapat keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme yang tepat adalah menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Guntur juga menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk perlawanan kepada pemerintah, melainkan upaya menjaga kehormatan profesi wartawan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers.

Sedangkan Jack menyampaikan bahwa jurnalis merupakan mata dan telinga masyarakat yang bertugas menyampaikan informasi, mengawal kebijakan publik, serta memperjuangkan keterbukaan informasi. Karena itu, segala bentuk pelabelan yang merendahkan profesi pers dinilai dapat mencederai kehidupan demokrasi.

Sepanjang aksi, para peserta beberapa kali menggemakan yel-yel "Jurnalis!" yang dijawab serentak dengan "Bukan Londo Ireng!", sebagai simbol penolakan terhadap stigma yang dianggap mencederai kehormatan profesi.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Kuningan, Sekretaris Daerah U. Kusmana hadir bersama jajaran pemerintah daerah. Ia menyampaikan permohonan maaf karena Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat hadir akibat menjalankan agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam sambutannya, U. Kusmana menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang media sebagai mitra strategis pembangunan. Seluruh aspirasi yang disampaikan insan pers, kata dia, akan diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai laporan resmi.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, yang turut hadir dalam aksi tersebut mengaku memahami keresahan para jurnalis. Dengan latar belakang sebagai wartawan, ia menegaskan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Ia pun mengajak seluruh insan pers untuk terus menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers.

Menjelang berakhirnya aksi, Mumuh membacakan lima tuntutan yang disampaikan Ikatan Jurnalistik Siber Indonesia atau IJSI Kabupaten Kuningan.

Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia memberikan klarifikasi atas pernyataan mengenai "Londo Ireng" agar tidak menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.

Kedua, mendesak seluruh penyelenggara pemerintahan menghormati kemerdekaan pers, tidak melakukan stigmatisasi terhadap jurnalis, serta menjamin ruang kerja jurnalistik yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab.

Ketiga, mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kuningan menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum memperbaiki komunikasi publik dan memperkuat kemitraan dengan insan pers.

Keempat, mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak anti-kritik serta menjadikan kritik media sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dan kelima, mendesak pemerintah daerah lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan masyarakat dibandingkan kegiatan seremonial yang dinilai kurang memberikan manfaat langsung bagi publik.

Aksi solidaritas berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan. Kegiatan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap, penandatanganan dokumen tuntutan, serta yel-yel bersama, "Jurnalis Bukan Londo Ireng", "Pers Bebas, Demokrasi Kuat, Kuningan Maju", dan "Hidup Pers Indonesia", sebagai penegasan komitmen insan pers Kabupaten Kuningan dalam menjaga kemerdekaan pers, profesionalisme, dan demokrasi.

Jurnalis bukan "Londo Ireng" Aksi damai di depan Pendopo Kuningan

Jari Tengah Bengkak Akibat Cincin Titanium, Damkar Kuningan Bergerak Cepat Lakukan Evakuasi

Aksi cepat kembali ditunjukkan petugas UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan. Seorang lansia bernama Edi Sumaedi, 68 tahun, warga Desa Rajawetan, Kecamatan Pancalang, berhasil dievakuasi setelah jari tengah tangan kanannya membengkak akibat cincin titanium yang tidak dapat dilepaskan.

Peristiwa ini dilaporkan pada Jumat sore. Keluarga baru mengetahui kondisi tersebut setelah melihat jari korban mengalami pembengkakan cukup serius. Khawatir kondisinya semakin parah, korban kemudian dibawa ke Kantor UPT Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk meminta bantuan.

Petugas Regu 2 langsung melakukan proses pelepasan cincin dengan penuh kehati-hatian. Karena jari telah membengkak dan cincin sudah lama menempel, proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih 40 menit.

Berkat penanganan yang cepat dan profesional, cincin titanium akhirnya berhasil dilepaskan dengan aman tanpa menimbulkan cedera tambahan. Petugas mengingatkan, jika cincin yang menjepit jari tidak segera dilepas, pembengkakan dapat semakin parah dan berisiko mengganggu aliran darah.

Damkar Kuningan juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta bantuan dalam kondisi serupa. Selain menangani kebakaran, Damkar juga melayani berbagai penyelamatan dan evakuasi untuk membantu keselamatan warga. (HERYANTO)

Jari Tengah Bengkak Akibat Cincin Titanium, Damkar Kuningan Bergerak Cepat Lakukan Evakuasi

Tiga bulan pascakebakaran yang terjadi pada 10 Maret 2026 lalu, Sarkun, warga Blok Nagrog RT 12 RW 06, Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih tinggal di pos keamanan lingkungan atau poskamling.

Kondisi ekonomi yang serba terbatas membuat pria lanjut usia tersebut belum mampu membangun kembali rumahnya yang hangus terbakar. Sehari-hari, Sarkun menyampaikan bahwa dirinya hanya mengandalkan belas kasihan orang lain dan mencari nafkah dengan memulung di jalanan.

Sarkun Harapkan Bantuan Pemerintah Tiga Bulan Pascakebakaran

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang berlangsung pada hari Jum’at. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Dr. Deddy Sutendy SH MH, bersama para Kepala Seksi serta jajaran pegawai.

Suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan tampak mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sejumlah hewan kurban disembelih sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menyampaikan bahwa momentum Iduladha bukan hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat.

Selain menyaksikan proses penyembelihan, para pegawai juga turut membantu proses pengemasan hingga pendistribusian daging kurban. Nantinya, daging kurban dibagikan kepada masyarakat sekitar, tenaga honorer, petugas kebersihan, serta warga yang membutuhkan.

Kegiatan berlangsung lancar dan penuh nuansa kekeluargaan. Melalui momentum Iduladha ini, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjalin di tengah masyarakat.

Kejari Cirebon Sembelih Hewan Kurban Idul Adha Perkuat Kepedulian dan Kebersamaan

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Cirebon atau SEMA Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa 28 April 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2026 yang nilainya mencapai triliunan

Mahasiswa SEMA Cirebon Demo APBD 2026Tuntut Transparansi dan Tolak Bancakan Anggaran

Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Cirebon menggelar Halal Bihalal pasca Idulfitri pada Sabtu, 25 April 2026, bertempat di Kantor PWI Kota Cirebon.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat profesionalisme insan pers di Kota Cirebon.
Acara tersebut dihadiri Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar, Ketua PWI Kota Cirebon Muhammad Alif Santosa, para wartawan senior, sekitar 65 anggota PWI, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Bikers Jurnalis Indonesia atau BJI.

Ketua PWI Kota Cirebon, Muhammad Alif Santosa menegaskan bahwa wartawan wajib patuh pada kode etik jurnalistik agar terhindar dari persoalan hukum dan berbagai tekanan saat menjalankan tugas.

Ia juga menekankan pentingnya Uji Kompetensi Wartawan atau UKW sebagai standar profesionalisme dan kredibilitas seorang jurnalis.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, wartawan memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi sekaligus mitra edukasi publik.

Kegiatan ditutup dengan tausiyah keagamaan dan ramah tamah, sebagai simbol kuatnya sinergi antara insan pers dan kepolisian di Kota Cirebon.

Halal Bihalal PWI Kota Cirebon Dihadiri Kapolres Perkuat Sinergi Dan Profesionalisme Insan Pers

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Membangun atau GERAM mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon pada Kamis, 9 April 2026. Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta klarifikasi terkait dugaan adanya praktik tidak wajar dalam proses pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026.

DPRD Cirebon Didemo Ratusan Massa Dugaan Rp5,5 Miliar, Rp30 Juta dan Isu BPJS Disorot