ELTV SATU ||| Surabaya, 22 Agustus 2025 – Menjelang rencana aksi demonstrasi bertajuk “Turunkan Gubernur Jawa Timur” pada 3 September mendatang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Trinusa Jawa Timur menyerukan agar semua pihak mengedepankan cara konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
Ketua DPD LSM Trinusa Jawa Timur, Haji Hafadoh, menegaskan bahwa menuntut pencopotan Gubernur Khofifah Indar Parawansa di tengah masa jabatannya bukanlah langkah yang tepat. Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan instabilitas politik yang dapat mengganggu proses pembangunan daerah.
“Menurunkan seorang kepala daerah di tengah masa kerja bukan hanya sulit dilakukan secara hukum, tetapi juga berisiko memecah belah masyarakat. Aspirasi tetap harus disampaikan, tetapi melalui jalur yang benar,” ujar Haji Hafadoh.
Ia mengakui bahwa sejumlah isu yang memicu rencana aksi, seperti pengelolaan dana hibah, kebijakan pajak kendaraan, dan pungutan liar di sektor pendidikan, merupakan persoalan serius yang layak dikritisi. Namun, menurutnya, kritik harus disalurkan melalui mekanisme pengawasan, transparansi, dan jalur hukum, bukan dengan menebar provokasi.
“Gubernur Khofifah baru satu tahun menjabat pada periode ini. Justru yang harus dilakukan adalah memperkuat pengawasan publik agar program-program pemerintah berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
