ELTV SATU ||| JAKARTA – Praktik penarikan kendaraan oleh oknum debt collector (DC) kembali menyita perhatian publik, terutama ketika dilakukan di jalan raya dengan cara-cara intimidatif dan melibatkan kekerasan. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan menuntut kehadiran aparat kepolisian sebagai pelindung masyarakat.
Dalam penjelasannya, Rocheli, Sekretaris Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Kesatria Cakra Adipati Nusantara sekaligus pengurus Lembaga Bantuan Hukum Cakra Adipati Nusantara, menegaskan bahwa penarikan kendaraan tidak dapat dilakukan sembarangan karena menyangkut dua ranah hukum: perdata dan pidana.
Perdata vs Pidana dalam Penarikan Kendaraan
Rocheli menjelaskan bahwa hubungan kredit antara debitur dan lembaga pembiayaan pada dasarnya merupakan urusan hukum perdata. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata, termasuk gugatan atau eksekusi jaminan fidusia.
“Debt collector tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kendaraan secara paksa bila jaminan fidusia belum terdaftar. Tanpa sertifikat fidusia, penarikan kendaraan adalah perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Namun, ketika penarikan kendaraan disertai kekerasan, intimidasi, pemaksaan, atau perampasan, maka perkara tersebut memasuki ranah pidana. Dalam kondisi ini, polisi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.
Tindakan oknum DC dapat dijerat pasal-pasal KUHP, antara lain:
- Pasal 351 KUHP – Penganiayaan
- Pasal 368 KUHP – Pemerasan
- Pasal 365 KUHP – Perampasan dengan kekerasan
“Begitu ada unsur kekerasan atau ancaman, itu bukan lagi urusan perdata. Polisi wajib menerima laporan dan menindak pelaku,” ujar Rocheli.
Peran Kepolisian Saat Penarikan Kendaraan
Polisi berfungsi menjaga ketertiban dan memastikan segala bentuk penarikan kendaraan berjalan sesuai hukum. Aparat berwenang menghentikan tindakan DC yang bertindak di luar prosedur atau tanpa dasar yang sah.
Rocheli menegaskan bahwa penarikan kendaraan hanya sah diantaranya jika:
- Lembaga pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar, dan
- Eksekusi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Fidusia, bukan dengan cara memaksa di jalan.
- Debt Collector harus menunjukan Surat Kuasa dan Surat Tugas Dari perusahaan
Polisi juga bertugas melindungi hak milik debitur dan menertibkan tindakan yang berpotensi meresahkan masyarakat.
