ELTV SATU ||| KUNINGAN — Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Kuningan, Budi Garpudi, mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan segera membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
Dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026), Budi menegaskan penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tidak ingin terus diposisikan hanya sebagai penerima bantuan sosial. Mereka, kata dia, membutuhkan ruang, akses, dan kesempatan untuk berdaya serta mandiri.
“Kami tidak hanya ingin diberi bantuan. Kami ingin diberikan ruang dan kesempatan untuk berdaya guna dan berdaya karya,” ujar Budi.
Ia menilai isu disabilitas tidak seharusnya hanya menjadi urusan Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah. Karena itu, ia meminta setiap dinas memiliki program yang benar-benar berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas.
Budi juga menekankan pentingnya pelibatan organisasi disabilitas dalam setiap pembahasan kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas tidak boleh disusun tanpa kehadiran mereka.
