ELTV SATU ||| KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama unsur TNI, Forkopimcam, dan masyarakat melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 hingga 14.30 WIB itu menandai dimulainya pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat vital bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses antarwilayah dan menunjang aktivitas sosial-ekonomi warga.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lainb perwakilan Bupati Kuningan Agus Basuki, S.Sos., M.Si., Dandim 0615/Kuningan Letkol Arh Hafda Prima Agung, S.I.P., M.Sc., M.Si., Kapolres Kuningan AKBP Ali Akbar, S.I.K., M.Si., unsur Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Agama Kuningan, jajaran DPMD, unsur Sub Zidam, Forkopimcam Ciwaru, Kepala Desa Ciwaru, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Akses Warga Selama Ini Dinilai Masih Sulit
Camat Ciwaru Rusmiadi, AP., S.Sos., M.Si. menyampaikan, pembangunan jembatan penghubung menuju wilayah dusun merupakan harapan besar masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Menurutnya, tanpa keberadaan jembatan, warga harus menempuh jalur memutar yang cukup jauh, terutama saat terjadi longsor di sejumlah titik jalan penghubung. Kondisi tersebut kerap menyulitkan aktivitas warga, termasuk mobilitas pelajar dan distribusi hasil pertanian.
Ia berharap pembangunan jembatan tersebut dapat menjadi solusi nyata untuk memperlancar konektivitas masyarakat di wilayah Desa Ciwaru dan sekitarnya.
Bagian dari Program Strategis TNI
Sementara itu, Dandim 0615/Kuningan Letkol Arh Hafda Prima Agung menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari Program Perintis Garuda Tahap III Kodam III/Siliwangi.
Ia menyebut, pada tahap sebelumnya Kabupaten Kuningan belum mendapatkan alokasi pembangunan. Namun pada tahap ketiga ini, Kuningan memperoleh dua titik pembangunan, salah satunya di Kecamatan Ciwaru.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses.
“Jembatan gantung dinilai menjadi solusi vital bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.”


















