“Saya juga sudah mempertanyakan kepada Ketua DPRD melalui WhatsApp, kenapa pihak Kota Cirebon tidak diundang dalam audiensi ini. Tapi pesan saya hanya dibaca, tidak ada respons atau jawaban,” ungkap Imam.
Menurutnya, audiensi seharusnya menjadi kesempatan bagi ALAMKU untuk mendapatkan informasi terbaru secara utuh dari seluruh pihak yang berkaitan. Tanpa kehadiran pihak Kota Cirebon dan PDAM, pembahasan dinilai tidak akan menghasilkan gambaran persoalan secara komprehensif.
Atas kondisi tersebut, ALAMKU memutuskan mengalihkan fokus untuk mengawal laporan yang sebelumnya telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
“Audiensi ini sebetulnya sarana kami memperoleh informasi up to date secara komprehensif. Tapi percuma juga kalau pihak Kota Cirebon, termasuk PDAM-nya, tidak hadir. Jadi, kami lebih memilih fokus mengawal pelaporan di Kejati saja,” tegasnya.
Batalnya audiensi ini menjadi catatan tersendiri dalam upaya ALAMKU mendorong keterbukaan informasi dan meminta kejelasan mengenai persoalan Mata Air Cipaniis. Kini, perhatian mereka diarahkan pada tindak lanjut laporan di Kejati Jawa Barat.(Heryanto)











