ELTV SATU ||| KUNINGAN – Pembentukan Forum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Kuningan bukanlah upaya membentuk “negara di dalam negara”, melainkan wadah koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat peran Bumdes dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa.
Ketua Forum Bumdes Kabupaten Kuningan, Oyon, menegaskan bahwa forum ini dibentuk atas dasar kepedulian terhadap kondisi pengelolaan Bumdes yang masih belum optimal di sebagian besar desa. Menurutnya, keberadaan Bumdes dan Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau Bumdes itu penyertaan modalnya dari desa dan dituntut memberikan PAD kepada desanya masing-masing. Sedangkan Bumdesma merupakan keturunan dari UPK atau PNPM yang kini berdiri dalam progres. Forum ini hadir untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat desa agar lebih terarah,” ujar Oyon.
Oyon menambahkan, forum ini diharapkan mampu menjadi wadah edukasi bagi para pengelola Bumdes dalam memahami sistem bisnis dan pengelolaan keuangan agar sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kuningan menuju ‘Kuningan Melesat’.
“Kami ingin forum ini menjadi motor penggerak pembangunan desa yang pada akhirnya mewujudkan Kuningan yang maju dan mandiri. Sebab pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa,” ucapnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kesiapan sebagian Bumdes dalam melaksanakan program pemerintah, terutama pada bidang ketahanan pangan, yang mewajibkan penyertaan modal minimal 20 persen. Banyak pengelola Bumdes, kata dia, belum memiliki kapasitas dan keahlian yang cukup dalam bidang pertanian atau peternakan, sehingga dikhawatirkan program tersebut tidak berjalan efektif.
“Banyak teman-teman dipaksa melaksanakan program yang belum siap, baik dari sisi SDM maupun pemahaman bisnisnya. Akibatnya, penyertaan modal besar belum tentu memberi dampak positif untuk desa,” jelas Oyon.
Dari total 361 Bumdes di Kabupaten Kuningan, ia menilai baru sekitar 30 persen yang berjalan maksimal, sementara sisanya masih membutuhkan pendampingan. Karena itu, Forum Bumdes bersama beberapa dinas terkait berkomitmen melakukan pembinaan dan koordinasi untuk memperkuat kelembagaan dan pengembangan usaha desa.
Sementara itu, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Rita Yuma Pratidma, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Bumdes harus menjadi pilar kemandirian desa, baik secara ekonomi maupun fiskal.
“Kami berharap desa bisa mandiri, tidak hanya secara Indeks Desa Membangun (IDM), tetapi juga secara fiskal, agar tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah,” kata Rita.
Ia menambahkan, Bumdes diharapkan lebih inovatif dalam mengelola unit usaha, terutama pada sektor ketahanan pangan, agar keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai ada Bumdes yang usahanya telur ayam, tapi masyarakatnya justru kesulitan mendapatkan telur. Prioritas utamanya tetap kebutuhan masyarakat desa dulu, baru pengembangan usaha berikutnya,” ujarnya.
Menurut Rita, saat ini sudah ada beberapa Bumdes di Kuningan yang bekerja sama dengan SPPG dalam penyediaan berbagai produk seperti beras, telur, sabun cuci piring, sayuran, hingga ayam potong. Langkah itu diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara Bumdes dan pelaku usaha lainnya.
