“Subsidi itu untuk rakyat kecil, bukan untuk orang kaya. Jangan sampai solar masuk ke tambang atau sawit ilegal. Itu jelas merugikan negara,” ujarnya.
Dalam paparannya, Rokhmat juga mengungkap besarnya beban subsidi energi yang ditanggung negara. Ia menyebut, subsidi solar kini bisa mencapai belasan ribu rupiah per liter, sementara Pertalite juga mengalami lonjakan subsidi signifikan akibat dinamika global.
Meski demikian, ia mengapresiasi pemerintah yang tetap menahan kenaikan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain menyoroti pengawasan, Rokhmat juga mendorong sinergi antara BPH Migas, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha untuk menindak tegas oknum nakal di sektor energi.
Ia pun mengingatkan bahwa praktik curang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas yang berhak atas subsidi.
“Kalau distribusi dijaga bersama, BBM cukup, rakyat tenang. Tapi kalau ada permainan, yang rugi bukan hanya negara, tapi juga masyarakat kecil,” katanya.
Menutup sambutannya, Rokhmat mengajak seluruh pihak untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam distribusi energi, sembari membuka peluang inovasi energi baru terbarukan sebagai masa depan kemandirian energi nasional.
Pesan keras ini menjadi sinyal bahwa pengawasan BBM subsidi tak lagi bisa dianggap sepele—dan publik kini didorong ikut ambil peran langsung dalam membongkar praktik nakal di lapangan.(Heryanto)
