“Teknologi sudah kita siapkan, tetapi keberhasilan tetap ditentukan oleh komitmen kita bersama dalam menjalankannya dengan jujur dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, H. Rokhmat Ardiyan, Anggota Komisi XII DPR RI, dalam arahannya menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi merupakan prioritas utama untuk melindungi kepentingan masyarakat kecil dan menjaga keuangan negara.
Ia mengungkapkan bahwa beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah sangat besar, terutama untuk solar dan Pertalite. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga harga agar tidak memberatkan masyarakat.
“Subsidi ini harus benar-benar dirasakan oleh petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai masuk ke sektor industri besar atau kelompok mampu,” tegasnya.
Rokhmat juga mengapresiasi peran Pertamina dalam menjaga ketersediaan BBM nasional serta mendorong Hiswana Migas dan pengusaha SPBU untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Ia bahkan membuka ruang partisipasi publik dalam melaporkan potensi penyimpangan distribusi.
Selain itu, ia menyinggung pentingnya inovasi energi ke depan, termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan seperti bioetanol, avtur dari limbah, hingga energi surya dan angin sebagai peluang ekonomi baru di daerah.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memastikan setiap liter BBM subsidi tersalurkan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(Heryanto)
