Bupati Dian Rachmat Yanuar menyambut penghargaan tersebut sebagai bentuk kepercayaan sekaligus motivasi bagi Pemkab Kuningan untuk semakin memperkuat kolaborasi dengan LPM dan seluruh kelembagaan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“LPM memiliki peran penting di tengah masyarakat. Karena itu, Pemkab Kuningan terus mendorong penguatan kelembagaan dan peran LPM sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” ujar Dian.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan terbentuknya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPM di 32 kecamatan. Pemkab Kuningan juga memberikan bantuan biaya stimulan kepada Ketua LPM di 15 kelurahan.
LPM turut dilibatkan dalam berbagai program pembangunan, termasuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Keterlibatan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan, pengusulan program, penggerakan swadaya masyarakat hingga pelaksanaan gotong royong.
Sinergi juga diperkuat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Karang Taruna dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Sejumlah program pemberdayaan masyarakat menjadi bukti kolaborasi tersebut, di antaranya Batik Ciprat yang melibatkan penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengelolaan sampah Desa Kertayasa yang meraih Juara II tingkat nasional, BERSEPEDA, GEMA SADULUR, Rumah Sayur, Jawara Tani, GPM Padaringan, penguatan UMKM, hingga program Pasukan PAUS.
Pemkab Kuningan memastikan sinergi dengan LPM dan berbagai kelembagaan masyarakat akan terus diperkuat. Penghargaan dari DPP LPM RI menjadi penegas bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program, melainkan bagian penting dari arah pembangunan Kuningan.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan pembangunan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga, sejalan dengan visi Kuningan Melesat.(Heryanto)
