Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang sebelumnya mendapat dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus, skema pembiayaan PPPK paruh waktu saat ini belum disertai alokasi DAU khusus.
“Kalau dulu PPPK penuh waktu ada DAU khusus. Nah, untuk PPPK paruh waktu, otomatis APBD,” jelas Deden.
Ia menambahkan, besaran anggaran belum dapat dihitung karena BPKAD masih menunggu data formasi dan jumlah kebutuhan tenaga dari BKPSDM.
Di sisi lain, Bupati Dian meminta para PPPK paruh waktu meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme setelah memperoleh kejelasan status kepegawaian.
“Yang pasti saya minta mereka harus lebih bertanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bekerja maksimal,” pungkasnya.
Dengan demikian, nasib pembiayaan PPPK paruh waktu di Kuningan masih bergantung pada terbitnya juknis, validasi kebutuhan pegawai, serta kemampuan keuangan daerah.(Heryanto)
