“Yang sedang diuji bukan hanya persoalan seorang individu, tetapi sejauh mana partai mampu menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada perdebatan prosedur dan kewenangan antar lembaga. Publik, kata dia, menunggu sikap nyata dari partai politik sebagai organisasi yang memiliki hubungan langsung dengan kadernya.
“Pada akhirnya masyarakat akan melihat apakah partai memiliki keberanian menegakkan aturan terhadap kadernya sendiri atau justru membiarkan persoalan berlarut tanpa kepastian,” ungkap Luqman.
FMPK sebelumnya telah melakukan dua kali audiensi dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta adanya sikap organisasi. Namun, menurut Luqman, proses tersebut belum menghasilkan keputusan karena Ketua DPD Partai Golkar Kuningan belum dapat menerima langsung audiensi tersebut.
“Kami menghormati mekanisme yang ada, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan jawaban dan kepastian. Jangan sampai energi publik habis hanya untuk menunggu proses tanpa ada langkah konkret,” ujarnya.
FMPK menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur yang sesuai, terutama dengan mendorong partai politik menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan internal terhadap kadernya.
Menurut Luqman, kepercayaan publik terhadap partai politik akan sangat ditentukan oleh keberanian dalam mengambil keputusan yang objektif dan bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan satu persoalan, tetapi bagaimana partai menunjukkan bahwa mereka benar-benar menjunjung tinggi integritas dan kehormatan organisasi,” pungkasnya.(Heryanto)
