Sementara itu, Hilwan Arief menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap kontraktor lokal. Ia berharap proyek konstruksi bernilai Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar ke bawah dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keterlibatan kontraktor lokal bukan hanya menyangkut keberlangsungan usaha, tetapi juga menentukan perputaran ekonomi dan penerimaan daerah.
“Kalau proyek dikerjakan perusahaan dari luar, NPWP-nya juga di luar. Kami berharap pekerjaan yang ada lebih banyak melibatkan pengusaha lokal sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat Kuningan,” tegasnya.
Meski demikian, Hilwan menegaskan Gapensi tidak bermaksud menutup peluang perusahaan luar daerah. Pengadaan pekerjaan konstruksi tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan dengan memberikan kesempatan yang adil kepada kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan.
Kepemimpinan periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum bagi Gapensi Kuningan untuk memperkuat daya saing kontraktor daerah sekaligus memastikan pelaku usaha lokal mendapat ruang lebih besar dalam pembangunan di tanah sendiri.(Heryanto)
