“Bagaimana mungkin dapur yang mengelola anggaran negara dan makanan untuk ribuan anak sekolah tetap beroperasi tanpa verifikasi dan tanda tangan pertanggungjawaban Kepala SPPG resmi?” ujar Nurdiansyah.
GERTAKK mendesak agar persoalan ini ditelusuri menyeluruh, termasuk memeriksa administrasi kehadiran, laporan operasional harian, mekanisme pertanggungjawaban, serta pihak yang menjalankan fungsi penanggung jawab selama kepala SPPG diduga tidak berada di tempat tugas.
Organisasi tersebut juga mempertanyakan efektivitas pengawasan Korcam, Korwil SPPI, dan mitra pengelola dalam memastikan seluruh prosedur penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kini, pemanggilan oleh Sekda menjadi langkah awal untuk mengungkap kondisi sebenarnya. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi juga memastikan ada evaluasi dan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidakhadiran Kepala SPPG maupun kemungkinan pelanggaran prosedur belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan klarifikasi pihak terkait.
Upaya konfirmasi kepada Korwil SPPI Kabupaten Kuningan melalui pesan WhatsApp belum memperoleh tanggapan. ELTVSATU.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(Heryanto)
