“Kami sampaikan: hentikan semuanya. Bahkan ada rekan Ketua K3S yang bilang, daripada ribut tiap semester, lebih baik dilepas saja semuanya,” ungkapnya.
Ia berharap audensi tersebut menjadi pertemuan langsung dengan pihak penyedia LKS, PGRI, dan pejabat terkait. Menurutnya, jangan sampai K3S dan kepala sekolah terus menjadi tameng atas kebijakan yang tidak mereka buat.
“Saya tidak sedang membela diri. Tapi sistem di lapangan ini memang tidak benar. Mari buka-bukaan, salahnya di mana dan siapa,” katanya.
Terkait beredarnya pesan WhatsApp yang meminta sekolah mengumpulkan pakta integritas bermaterai, Syarif mengaku mengetahui pesan tersebut, termasuk siapa pengirim dan penerimanya. Namun ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut.
“Kalau memang saya terbukti berkelit, saya siap bertanggung jawab, bahkan lewat jalur hukum. Tapi jujur, saya tidak merasa melakukan itu. Yang bikin kebijakan siapa, yang kerja di lapangan siapa, yang kena dampak justru kami,” tandasnya.
Syarif menutup pernyataannya dengan nada getir. Ia mengaku hampir seluruh kecamatan menyudutkannya, hingga muncul wacana di kalangan K3S untuk menghentikan seluruh urusan LKS demi ketenangan.
“Saya hanya ingin bekerja dengan nyaman dan tenang. Jangan tiap waktu pusing karena masalah yang bukan kami buat,” pungkasnya. (HER)
