BGN juga memaparkan kebutuhan riil per satuan pelayanan mulai dari beras, telur, ayam, ikan, hingga susu yang secara langsung membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat. Program ini diproyeksikan menyerap sekitar 235 ribu tenaga kerja di Jawa Barat, atau rata-rata 47 orang per satuan pelayanan.
Dalam aspek keamanan pangan, Kepala BGN mengapresiasi kinerja Pemda Jawa Barat yang berhasil menurunkan signifikan kejadian keracunan. Dari 21 kasus pada September dan 20 kasus Oktober, turun menjadi 6 kasus pada November, dan hanya satu kasus hingga pertengahan Desember. Penggunaan air bersertifikat serta percepatan SLHS dinilai berkontribusi besar terhadap perbaikan layanan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan tiga mandat utama bagi kepala daerah sebagaimana telah dituangkan dalam surat edaran Kemendagri awal Desember. Pertama, dukungan penyediaan kantor operasional dan SDM KPPG. Kedua, percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, pengawalan penerbitan SLHS maksimal 14 hari sejak pengajuan.
“Target kuantitas sudah besar, kini kualitas dan tata kelola harus kita pastikan,” kata Bima.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menyebut MBG sebagai peluang strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, perputaran dana puluhan triliun rupiah harus diarahkan agar benar-benar dinikmati petani kecil, peternak rakyat, dan pelaku usaha lokal, bukan terpusat pada pemodal besar.
Ia mendorong optimalisasi lahan PTPN dan Perhutani melalui skema tumpangsari, pengisian kolam-kolam rakyat dengan ikan, serta penguatan produksi pangan rumah tangga yang terhubung langsung ke SPPG. “Kalau rantai pasok nya pendek, pangan segar, harga pasti, ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya.
Rakor ini juga menegaskan integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra utama penyedia bahan baku, sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun close loop economy dan memperkuat ekonomi kerakyatan. (HER)
