Selain itu, Ironisnya di saat fungsi lapangan memudar, kawasan sekitarnya justru berubah menjadi area kumuh. Pagar lapangan rusak, sampah berserakan, dan pedagang liar tumbuh tanpa penataan yang jelas.
Tidak diketahui siapa yang mengkordinir, siapa yang bertanggung jawab, serta atas dasar izin apa aktivitas tersebut berlangsung.
Dusun 03 menjadi wilayah yang paling terdampak.
Alih-alih menjadi pusat ekonomi warga, kawasan ini justru berubah menjadi ladang kekumuhan. Banyaknya pedagang tidak serta-merta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.
Tidak ada kontribusi nyata bagi kas dusun, tidak ada pengelolaan oleh warga setempat, dan tidak ada peningkatan kesejahteraan lingkungan.
Yang lebih mengkhawatirkan, beredar informasi adanya pungutan retribusi dari para pedagang. Namun hingga kini, warga tidak mengetahui secara jelas :
Apakah pungutan tersebut resmi atau tidak
Ke mana aliran dana tersebut?
Siapa yang mengelolanya?
Dan di mana laporan pertanggungjawabannya?
Transparansi seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik, terlebih yang bersentuhan langsung dengan ruang dan kehidupan masyarakat.
Opini ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Bahwa pembangunan tanpa partisipasi warga hanya akan melahirkan konflik dan kekecewaan. Bahwa ruang publik desa bukan sekadar lahan kosong, melainkan warisan sosial dan sejarah bagi generasi berikutnya.
Sudah saatnya persoalan Lapangan Sepak Bola Sutawangi dan kawasan Dusun 03 dibahas secara terbuka, jujur, dan melibatkan masyarakat. Demi keadilan, demi lingkungan, dan demi masa depan Desa itu sendiri.
Oleh: Tokoh Pemuda “Herman (Totong)”
