“Jangan sampai putusan lembaga etik hanya berhenti sebagai dokumen, sementara masyarakat masih menunggu kepastian. Kami ingin mengetahui sejauh mana kewajiban dalam putusan itu sudah dilaksanakan,” tegas Luqman.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi ujian bagi PKS dalam membuktikan nilai keadilan dan kesejahteraan yang selama ini diusung partai.
FMPK berharap Fraksi PKS memberikan penjelasan terbuka terkait pelaksanaan sanksi etik, realisasi alokasi Pokir kepada CPCL terdampak, serta tanggung jawab fraksi dalam memastikan keputusan lembaga etik dijalankan.
Luqman menegaskan, aksi tersebut bukan untuk menyerang partai, melainkan bentuk kontrol masyarakat agar persoalan tidak berlarut-larut.
“Kami datang bukan untuk memusuhi partai. Kami hanya meminta keterbukaan dan keadilan. Sebab, keadilan tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan,” pungkasnya.(Heryanto)

















