“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan modal justru lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank emok dibandingkan mendapatkan pembiayaan dari bank pemerintah,” menjadi pesan yang mengemuka dalam pembahasan tersebut.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang tersedia atau tidaknya produk kredit. Lebih jauh, ini menyangkut seberapa mudah masyarakat mengakses pembiayaan formal ketika mereka benar-benar membutuhkannya.
Perbankan juga dituntut tidak sekadar menunggu masyarakat datang ke kantor bank untuk mengajukan kredit. Diperlukan pendekatan yang lebih aktif dengan mendatangi desa, memahami karakter usaha masyarakat, sekaligus memberikan pendampingan agar pembiayaan tidak justru menjadi beban baru.
BUMDes memiliki posisi strategis dalam persoalan tersebut. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes dapat menjadi penghubung antara potensi ekonomi masyarakat dengan akses pembiayaan, pemasaran, digitalisasi dan pengembangan usaha.
Namun, potensi tersebut akan sulit berkembang apabila persoalan klasik berupa keterbatasan modal tidak segera diatasi.
Karena itu, BUMDes Festival Jabar 2026 semestinya tidak berhenti sebagai ajang memamerkan produk unggulan desa. Festival tersebut harus menjadi ruang untuk membuka pintu pembiayaan, memperluas pasar, memperkuat kapasitas usaha dan membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat.
Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, BUMDes dan pelaku UMKM menjadi semakin penting. Jangan sampai masyarakat memiliki ide dan kemampuan untuk berusaha, tetapi ketika membutuhkan modal justru terpaksa bergantung pada pembiayaan informal.
Tantangannya kini berada di tangan OJK dan perbankan pemerintah: mampukah mereka menciptakan terobosan yang membuat pembiayaan formal benar-benar lebih mudah dijangkau masyarakat dibandingkan “bank emok”?
Sebab, selama akses kredit formal masih dirasakan rumit sementara pinjaman informal terasa lebih cepat dan mudah, masyarakat akan terus mencari jalan yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan modalnya.
Dan jika itu terus terjadi, maka persoalannya bukan hanya pada masyarakat yang memilih “bank emok”, tetapi juga pada seberapa responsif sistem pembiayaan formal menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.(Heryanto)
