a menyoroti temuan di lapangan terkait kondisi drainase yang dinilai tidak memadai. Saluran air disebut berukuran kecil dan dipenuhi selang-selang milik warga, sehingga aliran air tidak berjalan normal saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Menurutnya, kondisi itu terjadi akibat lemahnya penataan pembangunan sejak awal. Ia menilai pembangunan infrastruktur lebih menitikberatkan pada pelebaran jalan, namun mengabaikan fungsi drainase dan sistem pembuangan air.
“Jalan diperlebar, tetapi drainase justru dipersempit. Ketika hujan deras turun, air kehilangan jalur aliran dan akhirnya meluap ke permukiman warga,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut persoalan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan juga pemerintah daerah yang dinilai gagal memastikan pembangunan berjalan sesuai prinsip keselamatan lingkungan.
Alih fungsi lahan di kawasan lereng disebut terus terjadi tanpa pengawasan ketat, sementara infrastruktur dasar seperti drainase belum menjadi prioritas utama pembangunan.
“Kalau di kawasan gunung saja tata air sudah bermasalah, maka masyarakat di wilayah hilir akan menjadi pihak yang paling terdampak,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menghentikan pembangunan yang mengabaikan fungsi drainase dan resapan air, mengevaluasi seluruh saluran drainase di Desa Cisantana, serta menertibkan penggunaan saluran liar yang menghambat aliran air.
[24/5 11:48] Ayah: Selain itu, ia meminta pemerintah mencabut izin proyek yang mempersempit saluran air dan membuka transparansi perencanaan tata ruang kepada masyarakat agar keputusan pembangunan tidak membahayakan keselamatan publik.
“Ketika drainase kecil, tersumbat, dan tidak berfungsi, maka persoalannya bukan semata karena hujan, tetapi karena tata kelola yang buruk,” pungkasnya.(Heryanto)
