DPRD mendorong agar RKPD 2027 difokuskan pada lima prioritas utama, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ekonomi warga, pembangunan infrastruktur berkelanjutan terutama jalan dan irigasi, peningkatan kualitas SDM termasuk percepatan penurunan stunting dan pemerataan pendidikan, penguatan sektor wisata dan pertanian, serta sinkronisasi program pusat dan daerah agar pembangunan lebih tepat sasaran.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi, penguatan pengawasan internal, dan percepatan digitalisasi pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan melayani.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar melalui zoom menyebut Musrenbang RKPD 2027 sebagai momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Ia menegaskan, pembangunan hanya akan berjalan optimal jika didukung kolaborasi, gotong royong, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Bupati juga mengaitkan perencanaan tahun 2027 dengan penguatan tata kelola keuangan daerah, termasuk menjaga akuntabilitas pemerintahan dan mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam pemaparannya, Bupati menyinggung sejumlah capaian pembangunan Kuningan, di antaranya pertumbuhan ekonomi 10,81 persen pada 2022, rata-rata pertumbuhan tertinggi di wilayah Ciayumajakuning pada akhir 2025 sebesar 6,95 persen, angka kemiskinan 12,74 persen, serta tingkat pengangguran 7,59 persen.
Di sisi daya saing, Kabupaten Kuningan juga disebut menempati peringkat ke-14 nasional dan ke-4 di Jawa Barat. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting, namun tetap membutuhkan perencanaan yang matang agar berkelanjutan.
Meski demikian, Pemkab Kuningan mengingatkan bahwa penyusunan RKPD 2027 tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari tekanan ekonomi global, gejolak harga energi, hingga dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan sampai tingkat desa.
Karena itu, arah pembangunan Kuningan ke depan ditegaskan harus mengedepankan prinsip berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan.
Musrenbang RKPD 2027 juga melibatkan unsur UMKM dan pelaku budaya sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal. Pemerintah berharap forum ini tidak berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan benar-benar menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis, implementatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.(Heryanto)
