“Kami berkomitmen agar proses pembangunan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Solusinya, pemerintah daerah akan menyewa lahan milik warga selama satu tahun untuk dijadikan akses jalan dari area POM. Pembiayaan akan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program strategis nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Majalengka juga berpeluang menerima program lanjutan berupa Sekolah Terpadu (SD–SMP–SMA) dengan kapasitas hingga 1.000 siswa dan kebutuhan lahan sekitar 30 hektare.
“Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap kesiapan daerah. Karena itu, sinergi antar-OPD, khususnya dalam hal perizinan dan administrasi, harus berjalan optimal agar tidak terjadi keterlambatan,” tambahnya.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka optimistis dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif dan berkelanjutan bagi masyarakat Majalengka.
(Biro Majalengka)
