ELTV SATU ||| Kota Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun anggaran 2026, fokus pembangunan akan diprioritaskan pada pembenahan infrastruktur dasar serta optimalisasi layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menghadiri Rapat Evaluasi APBD se-Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Jumat (9/1/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa di tengah kondisi fiskal yang cukup menantang, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi secara ketat. Penghematan dilakukan dengan memangkas pos belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
“Pembangunan ke depan harus memenuhi hak dasar rakyat. Kita fokuskan anggaran pada perbaikan jalan, drainase, trotoar hingga irigasi,” ujar Dedi Mulyadi.
Selain itu, gubernur juga meminta seluruh kepala daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Ia bahkan mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi APBD agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran pemerintah.
“Agar rakyat tahu dan percaya bahwa uang mereka kembali dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Cirebon melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cirebon, Mastara, menyatakan kesiapan jajaran Pemkot untuk menjalankan instruksi tersebut. Ia menegaskan bahwa selain efisiensi, Pemkot Cirebon juga berkomitmen menjaga transparansi kondisi keuangan daerah, termasuk terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kami hadir memenuhi undangan Pak Gubernur bersama Pj Sekda dan kepala perangkat daerah terkait. Poin utamanya memastikan pelaksanaan APBD tidak sekadar mengejar persentase serapan, tetapi harus benar-benar efektif,” ujarnya.
Mastara menjelaskan, untuk Kota Cirebon SiLPA di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat sekitar Rp19 miliar, yang terdiri dari Rp13 miliar SiLPA berhadapan dan Rp6 miliar SiLPA bebas.
Menurutnya, SiLPA bebas tersebut akan difokuskan untuk menangani persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur.
“Sesuai arahan pemerintah pusat dan kebutuhan mendesak di lapangan, SiLPA bebas ini akan kami fokuskan untuk penataan masalah persampahan, khususnya di TPA Kopiluhur yang sudah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas upaya mendorong inovasi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi.
Dengan adanya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Cirebon optimistis pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (ROCHELI)
