ELTV SATU ||| CIREBON – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Paguyuban Wong Cirebon Jeh (PWCJ) menggelar Diskusi Refleksi Kemerdekaan bertema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” pada Minggu (24/8/2025) di Caffe Kopi Haneut, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, di antaranya Ketua PWCJ Fredi, praktisi hukum dari LBH ELIT A. Maman Roenza, pemerhati pendidikan Asyrofuddin S.Pd.I., M.Pd., Gr., pemerhati agama, aktivis buruh, hingga pemerhati sosial. Diskusi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat dengan semangat kebersamaan untuk menjadikan Cirebon lebih baik.
Ketua PWCJ, Fredi, menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang para pahlawan dan doa para ulama. Ia juga menyinggung masih maraknya tawuran dan geng motor di Cirebon.
“Pernah kami mengajukan perda mengenai miras dan obat terlarang. Namun, fundamental anak dan bimbingan orang tua juga sangat menentukan,” ujar Fredi.
Pemerhati pendidikan, Asyrofuddin, menilai bahwa diskusi ini bukan mencari kesalahan pemerintah, melainkan solusi. Ia menyoroti jalan di wilayah timur Cirebon yang belum terselesaikan, serta sejumlah masalah dalam Program Indonesia Pintar (PIP), antara lain:
1. Data penerima tidak tepat sasaran, masih banyak siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan.
2. Keterlambatan pencairan dana, sehingga manfaatnya tidak tepat waktu.
3. Minimnya sosialisasi kepada orang tua siswa.
4. Penyalahgunaan PIP, seperti adanya pungutan administrasi oleh pihak sekolah.
5. Tumpang tindih bantuan dengan program lain.
6. Proses administrasi yang rumit, membuat wali murid dan operator sekolah kesulitan.
“Aspriasi ini harus tersampaikan dengan baik, bukan untuk melemahkan, tapi untuk mencari solusi,” tegas Asyrofuddin.
Pemerhati hukum Maman Roenza menekankan pentingnya ketegasan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas peredaran obat terlarang. Ia menilai, polres kabupaten memiliki peran sentral, apalagi dengan adanya program gubernur yang memungkinkan anak-anak nakal dikirim ke barak pembinaan.
“Selain tanggung jawab aparat, ini juga tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Maman juga menyoroti kondisi ekonomi Cirebon. “Kabupaten ini sangat berpotensi, tetapi faktanya seakan tertinggal dibandingkan daerah lain,” tambahnya.
