Pemerhati hukum lain, Liem, menilai solusi kenakalan remaja dimulai dari keluarga.
“Peran orang tua dan lingkungan harus kuat dalam mengontrol anak-anak,” ujarnya.
Pemerhati agama, Santoso, mengusulkan agar pendidikan agama diperkuat. “Kalau bisa anak-anak ditempatkan di pesantren agar mendapat bimbingan akidah. Kalau di sekolah negeri atau swasta, harus diperbanyak pelajaran agama, terutama mengaji,” katanya.
Sementara itu, Uus Ruhiyat selaku pemerhati pendidikan mengingatkan perlunya dukungan pemerintah kabupaten terhadap sektor pendidikan. Ia mencontohkan SMA Tengah Tani yang berdiri tanpa dukungan tanah dari pemerintah kabupaten, melainkan dari pemerintah provinsi.
“Paguyuban ini harus berani bicara lantang dengan solusi nyata, bukan hanya kritik di media sosial,” ujarnya.
Ketua DPC SPN Kabupaten Cirebon, Acep Sobarudin, menyoroti masalah ketenagakerjaan, khususnya terkait UU Cipta Kerja dan praktik outsourcing berkepanjangan.
“Kami menolak aturan yang tidak pro-buruh, termasuk sistem pemagangan yang justru merugikan pekerja. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran terkait rekrutmen tenaga kerja, dan ini harus diperkuat dengan perda ketenagakerjaan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya praktik pungutan liar oleh oknum dalam proses rekrutmen pekerja.
Anggota PWCJ, Hendi Boy, menegaskan pentingnya organisasi memiliki arah yang positif dan tetap solid.
“Diskusi jangan sampai hanya ramai sesaat, lalu bubar. Harus ada tindak lanjut nyata,” ujarnya.
Senada, Nunu Sobari pemerhati sosial dan agama, juga menekankan agar paguyuban memiliki visi jelas. Ia bahkan mengusulkan adanya kegiatan patungan agar organisasi semakin kokoh.
Dalam kesempatan itu, Nunu juga menyinggung fenomena perceraian yang meningkat di masyarakat. Menurutnya, perceraian tidak hanya dipicu masalah ekonomi atau pertengkaran, tetapi juga faktor biologis.
“Banyak suami yang tidak mampu secara fisik, ditambah lagi istri yang bekerja ke luar negeri membuat suami kesepian hingga berujung perceraian,” ungkapnya.
Diskusi Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 ini ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat solidaritas, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Paguyuban Wong Cirebon Jeh hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendorong pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat,” pungkas para peserta.
(ROKHELI FAJAR)
