Selain itu, Uha menyoroti pengisian enam posisi kepala puskesmas yang kosong. Menurutnya, jabatan tersebut idealnya diisi oleh ASN kesehatan yang telah memenuhi syarat formal seperti DAPUK (Daftar Urut Kepangkatan) dan memiliki sertifikasi manajemen kepemimpinan. Namun, ia mengklaim bahwa beberapa pejabat yang baru dilantik belum memenuhi ketentuan tersebut.
Ia pun meminta agar Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, serta BKPSDM meninjau kembali hasil rotasi dan mutasi tersebut. Menurutnya, proses mutasi harus benar-benar berbasis kajian objektif dan bebas dari intervensi.
“Kami berharap rotasi dan mutasi ini murni berdasarkan penilaian profesional, bukan karena titipan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang. Ia menjelaskan bahwa BKPSDM hanya melakukan kajian teknis berdasarkan draf daftar rotasi yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan.
“BKPSDM hanya menerima draf dari Dinas Kesehatan untuk dikaji. Setelah selesai, draf itu kami kembalikan. Adapun keputusan akhir merupakan kewenangan internal Dinas Kesehatan,” jelas Beni.
Beni juga menanggapi isu yang menyebut jabatan Kepala Puskesmas Ciawigebang tidak tersentuh mutasi karena adanya hubungan keluarga dengan pejabat BKPSDM. Ia menepis dugaan tersebut.
“Tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan keluarga. Keputusan itu sepenuhnya merupakan kebijakan Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Polemik rotasi ini diperkirakan masih akan bergulir seiring desakan berbagai pihak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. (HERYANTO / DIDI)
