“Kami menyegel bangunan yang berada di luar area yang sudah diizinkan atau belum diurus PBG-nya,” tegas Burhanudin.
Pemkab memberikan tenggat 3×24 jam kepada pengelola untuk segera berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan melengkapi persyaratan perizinan. Jika hingga Jumat tidak ada langkah konkret, pemerintah daerah mengancam melakukan penyegelan terhadap seluruh kawasan.
Burhanudin menegaskan, Pemkab Kuningan tidak menolak investasi. Namun, setiap pengembangan usaha wajib mematuhi ketentuan, mulai dari kesesuaian tata ruang, persyaratan lingkungan, kajian lalu lintas hingga PBG.
“Pemerintah sangat mendukung investasi, tetapi seluruh pengusaha wajib memenuhi perizinan yang dipersyaratkan. Jangan sampai persoalan administrasi justru menghambat investasi itu sendiri,” tandasnya.
Penyegelan ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha bahwa investasi pariwisata di Kuningan harus berjalan sesuai aturan. Pengembangan usaha tidak boleh mendahului pemenuhan legalitas pembangunan.(Heryanto)
