Jika Menimbulkan Kerugian: Dapat Masuk Ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Apabila pemasangan tiang listrik dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerugian — seperti menghambat pembangunan, menurunkan nilai tanah, mengganggu akses, atau berisiko terhadap keselamatan — maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Pasang Iklan Disini Scroll ke BawahScroll ke Bawah
Dengan demikian, tidak adanya izin dari pemilik tanah memang belum tentu pelanggaran, tetapi ketika muncul kerugian nyata, hubungan hukum baru muncul yang memungkinkan pemilik tanah menuntut tanggung jawab atau kompensasi.
Langkah yang Dapat Ditempuh Warga
Sebelum menempuh jalur hukum, langkah yang disarankan bagi warga adalah:
- Mengajukan permohonan resmi ke PLN untuk pemindahan tiang listrik, disertai alasan dan bukti pendukung.
- Melampirkan bukti kepemilikan tanah dan foto lokasi tiang listrik yang menimbulkan gangguan.
- Meminta pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar proses klarifikasi dan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Apabila tidak ada tanggapan atau penyelesaian dari pihak PLN, warga dapat menempuh langkah hukum lanjutan melalui mediasi, somasi, atau gugatan PMH.
Pemasangan tiang listrik di atas lahan pribadi diperbolehkan untuk kepentingan umum, tetapi pelaksanaannya harus tetap menghormati hak warga. Apabila penggunaan tanah tersebut menimbulkan dampak negatif atau kerugian, PLN memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Hukum hadir bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak pribadi masyarakat.
Oleh:
Rocheli, S.Kom
Sekretaris Umum
Lembaga Bantuan Hukum Cakra Adipati Nusantara
Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi hukum dan informasi publik. Bukan merupakan nasihat hukum individual. Untuk kasus konkret, pembaca disarankan berkonsultasi langsung dengan penasihat hukum atau pihak berwenang.
