ELTV SATU || KUNINGAN – Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Kabupaten Kuningan menuai sorotan. Pasalnya, guru yang setiap bulan telah membayar iuran organisasi melalui pemotongan rutin, kembali diminta mengeluarkan iuran untuk membiayai kegiatan peringatan HUT PGRI.
Ironi tersebut disoroti pemerhati kebijakan publik, Dadan Satyavadin. Ia mempertanyakan transparansi pengelolaan iuran serta kepekaan organisasi terhadap kondisi ekonomi para guru.
Menurutnya, Hari Guru seharusnya menjadi momentum penghargaan atas pengabdian para pendidik, bukan justru menambah beban finansial melalui pungutan kegiatan seremonial.
“Setiap bulan iuran sudah dipotong, tetapi untuk kegiatan HUT PGRI masih diminta iuran lagi. Ini perlu dijelaskan secara terbuka, apa dasar pungutannya dan bagaimana pengelolaan dana organisasi,” menjadi sorotan atas persoalan tersebut.
Dadan menegaskan, persoalan bukan semata-mata nominal iuran, melainkan transparansi, mekanisme pengumpulan dana, serta keberpihakan organisasi terhadap anggotanya.
Ia mempertanyakan apakah iuran tambahan tersebut bersifat wajib atau sukarela, siapa yang menetapkan, berapa kebutuhan anggaran kegiatan, serta bagaimana pertanggungjawabannya.

















