Selain membahas validasi data bantuan sosial, pertemuan tersebut juga menyoroti tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatik Ratna Mustika, menyatakan kesiapan jajarannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung program penurunan kemiskinan dan stunting.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan sembako atau bantuan fisik lainnya, tetapi juga harus didukung oleh data yang valid dan akurat.
“Kami saat ini terus melakukan penyisiran dan verifikasi data bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Salah satu fokusnya adalah memastikan tidak ada lagi penerima bantuan yang datanya sudah tidak sesuai, termasuk penerima yang telah meninggal dunia. Dengan data yang akurat, bantuan dapat benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan negara. Oleh karena itu, validasi dan pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Terkait penanganan stunting, Dinas Sosial juga menyatakan siap berkolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan keluarga berisiko stunting dan memberikan intervensi yang diperlukan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membantu keluarga berisiko stunting yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif agar dapat kembali memperoleh akses layanan kesehatan.
Melalui sinergi antarperangkat daerah dan dukungan masyarakat dalam memberikan data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang tepat bagi warga yang membutuhkan.(Heryanto)
