Menanggapi hal itu, perwakilan KPPG Cirebon, Yulian, menyatakan pihaknya akan mendorong peningkatan kapasitas pengelola dapur melalui pelatihan penyusunan menu yang lebih beragam.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan agar ada pelatihan dan pengembangan menu. Targetnya variasi menu semakin banyak sehingga kualitas layanan kepada penerima manfaat terus meningkat,” jelasnya.
“Fokus Khusus Wilayah Stunting.”
Pembahasan lain yang mengemuka dalam rapat adalah penyusunan menu khusus bagi wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Yulian mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus terkait menu MBG bagi daerah prioritas penanganan stunting.
“Ke depan akan ada evaluasi lanjutan. Kami juga sedang menunggu juknis khusus terkait menu untuk wilayah stunting agar intervensi gizi yang diberikan lebih tepat sasaran,” katanya.
“Transparansi dan Pengawasan Diperkuat”
Terkait keterbukaan informasi publik, KPPG memastikan pelaksanaan program MBG terbuka terhadap pengawasan masyarakat maupun media.
Pengelola dapur diwajibkan mempublikasikan aktivitas dan menu harian melalui media sosial sehingga masyarakat dapat ikut memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi,” ujar Yulian.
Rapat internal Satgas P3MBG tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari penguatan tata kelola anggaran, optimalisasi kerja sama dengan pemasok lokal, peningkatan variasi menu, hingga penyusunan standar khusus bagi wilayah rawan stunting.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting secara berkelanjutan.(Heryanto)
