Acara tersebut dihadiri jajaran penting, antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta pimpinan DPRD, pelaku industri perbankan, dan tokoh masyarakat. Maruarar menegaskan, kebutuhan perumahan nasional yang mencapai 3 juta unit memerlukan terobosan pembiayaan, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, program hasil kolaborasi lintas kementerian dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto.
“Pembangunan satu unit rumah subsidi dapat menyerap sedikitnya lima tenaga kerja, sehingga ratusan ribu rumah akan memberi dampak ekonomi luas, dari pelaku usaha kecil hingga pemasok bahan bangunan,” ungkap Maruarar.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menambahkan, sinergi pemerintah, perbankan, pengembang, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kunci menekan backlog perumahan yang saat ini sudah turun dari 9,9 juta menjadi 9,6 juta rumah tangga.
Wali Kota Effendi Edo menyambut baik langkah ini dan menegaskan kesiapan Cirebon untuk berkolaborasi. “Pemerintah Kota Cirebon siap mendukung setiap upaya pembangunan infrastruktur dan perumahan yang meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat diharapkan menjadi fondasi bagi kesejahteraan keluarga serta kemajuan ekonomi Jawa Barat, termasuk Kota Cirebon.***
