ELTV SATU ||KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat komitmen dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kegiatan Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) tingkat Kabupaten Kuningan Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (1/7/2026) di Ruang Ballroom Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kuningan.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, rumah sakit, BUMN, BUMD, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kabupaten Kuningan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuningan, para direktur rumah sakit se-Kabupaten Kuningan, para camat, pimpinan BUMN dan BUMD, pihak swasta, penyuluh keluarga berencana (PKB), serta perangkat daerah terkait.
Dalam laporannya Kabid Keluarga Sejahtera (KS) Anwar Nasihin, S.Kom., M.Si. menyampaikan bahwa stunting masih menjadi salah satu tantangan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, diperlukan gerakan bersama melalui program Genting sebagai bentuk gotong royong, dengan melibatkan para orang tua asuh yang berasal dari berbagai unsur untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang berisiko stunting, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan, memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi spesifik maupun sensitif bagi anak asuh stunting, serta meningkatkan kepedulian sosial dan keterlibatan aktif masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peserta kegiatan yang berjumlah sekitar 100 orang tersebut terdiri dari perangkat daerah terkait, Baznas, perwakilan 12 rumah sakit se-Kabupaten Kuningan, camat berdasarkan Surat Keputusan Bupati, jajaran DPPKBP3A, pimpinan BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, lembaga non-pemerintah, penyuluh KB, serta UPTD terkait.
