ELTV SATU || KUNINGAN – Kabar baik bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Pembayaran hak keuangan dan administratif yang selama ini dinantikan dipastikan akan segera direalisasikan setelah Pemerintah Kabupaten Kuningan menyiapkan seluruh anggarannya.
Kepastian tersebut menyusul telah ditandatanganinya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2026 oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Saat ini, proses pencairan hanya tinggal menunggu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Sekretariat DPRD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan sekaligus Sekretaris Daerah, U Kusmana, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa pemerintah daerah sejak awal telah mengantisipasi terbitnya regulasi tersebut dengan menyisihkan anggaran setiap bulan sehingga dana pembayaran sudah tersedia dan tidak akan mengganggu kondisi keuangan daerah.
“Selama proses regulasi berlangsung, anggaran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan kami sisihkan. Jadi ketika Perbup diterbitkan, dananya sudah siap untuk dibayarkan,” ujarnya, Jumat (3/7/2026), didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks., M.Si.
Menurut U Kusmana, langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus disiplin dalam pengelolaan APBD. Setiap bulan sekitar Rp2 miliar dialokasikan secara khusus dan tidak digunakan untuk membiayai program maupun kegiatan lainnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berhasil menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar yang diperuntukkan bagi pembayaran berbagai hak keuangan dan administratif Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
Anggaran tersebut meliputi pembayaran uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan reses, serta hak-hak administratif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
