ELTV SATU || KUNINGAN – Rencana perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan ke-528 di tengah kebijakan efisiensi anggaran menuai sorotan. Inisiator Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU), Imam Royani, meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan terbuka mengenai sumber pembiayaan seluruh rangkaian kegiatan.
Sorotan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menggelar perayaan ulang tahun secara besar-besaran dan mengarahkan anggaran untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Menurut Imam, jika Pemkab Kuningan menyatakan seluruh kegiatan Hari Jadi ke-528 digelar tanpa menggunakan APBD, maka klaim tersebut harus disertai transparansi. Publik, kata dia, berhak mengetahui siapa pihak yang memberikan dukungan, berapa nilainya, serta untuk kegiatan apa dana tersebut digunakan.
“Kalau memang tanpa APBD, silakan. Bahkan bagus. Tapi harus benar-benar tanpa APBD. Jangan APBD tidak keluar melalui pintu utama, kemudian uang keluar melalui pintu lain dengan nama urunan,” tegas Imam, Senin (24/8/2026).
Imam mengaku mendapat informasi dari sejumlah kepala SKPD terkait adanya sinyal kontribusi atau “urunan” untuk mendukung kegiatan seremonial Hari Jadi. Namun, ia menegaskan pernyataannya bukan tuduhan adanya penyimpangan.
“Ini bukan tuduhan. Justru saya meminta pemerintah menjelaskan supaya tidak menjadi prasangka. Kalau memang semuanya transparan, buka saja,” ujarnya.
Ia menilai persoalan akan menjadi serius apabila kontribusi tersebut berasal dari lingkungan perangkat daerah, terlebih jika dilakukan melalui mekanisme yang tidak jelas.
“Kalau kepala SKPD merasa harus urunan, kita harus bertanya. Itu benar-benar sukarela atau ada tekanan? Kalau uang pribadi, harus jelas. Kalau uang kantor, harus ada mekanisme pertanggungjawabannya,” katanya.
