ELTV SATU || KUNINGAN — Persoalan akses permodalan bagi masyarakat desa kembali mencuat dalam gelaran BUMDes Festival Jabar 2026 di kawasan Obyek Wisata Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Minggu (30/8/2026).
Sorotan tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., bersama Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Ketua Panitia BUMDes Festival Jabar 2026 sekaligus Direktur Utama Jaringan Strategis Nasional (Jarsanas) Christian Kent, serta Kepala Kantor OJK Cirebon melakukan video call dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela-sela kegiatan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya kesenjangan antara kebutuhan modal masyarakat dengan kemudahan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Di satu sisi, masyarakat desa, pelaku UMKM dan pengelola BUMDes membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Namun di sisi lain, berbagai persyaratan dan prosedur pengajuan kredit perbankan kerap menjadi kendala.
Ironisnya, ketika akses ke perbankan dirasakan sulit, masyarakat justru dapat dengan mudah memperoleh pinjaman melalui sumber pembiayaan informal yang populer disebut “bank emok”.
Kondisi inilah yang dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan.
Pertanyaan besarnya sederhana: mengapa masyarakat yang membutuhkan modal terkadang lebih mudah mendapatkan uang dari “bank emok” dibandingkan dari bank pemerintah?
Dorongan pun diarahkan kepada OJK agar tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi pembiayaan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Bank-bank pemerintah dan lembaga keuangan formal diharapkan mampu menghadirkan skema pembiayaan yang mudah, cepat, aman, transparan, serta disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masyarakat desa.
