ELTV SATU || KUNINGAN – Kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kuningan masih menunggu petunjuk teknis (juknis). Pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan anggaran sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar tidak mengganggu belanja pembangunan.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., mengatakan Pemkab menyambut baik kejelasan status PPPK paruh waktu. Namun, keputusan pembiayaan belum bisa ditetapkan sebelum juknis dan data kebutuhan pegawai diterima.
Hal itu disampaikan Dian usai menghadiri survei akreditasi RSUD Linggajati oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), Senin (9/11/2026).
Menurutnya, jumlah PPPK paruh waktu yang harus dibiayai cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengukur kemampuan APBD agar pembiayaan pegawai tetap seimbang dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Kita lihat kebutuhannya berapa, apakah kita bisa tanggung atau tidak,” tegas Dian.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, menjelaskan pembiayaan PPPK paruh waktu pada prinsipnya bersumber dari APBD.
