ELTV SATU || KUNINGAN – Persoalan dugaan hilangnya sejumlah Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas. Lima bulan setelah aksi pertama, Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) berencana kembali mendatangi Fraksi PKS DPRD Kuningan melalui aksi “Geruduk Fraksi PKS Jilid 2”, Selasa (17/11/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kejelasan pelaksanaan putusan lembaga etik PKS terhadap Saipuddin yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik partai kategori sedang.
Berdasarkan Putusan MPDP/DED PKS Kabupaten Kuningan Nomor 01/Plg.SOK/MPDP-D.PKS/VIII/2026, Saipuddin dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan pengurus selama 30 hari sejak 3 September 2026. Putusan itu juga memuat kewajiban mengalokasikan Pokir secara proporsional kepada CPCL terdampak serta menyampaikan permintaan maaf melalui saluran organisasi.
Namun, FMPK menilai belum ada penjelasan terbuka mengenai realisasi kewajiban tersebut.
Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, pada hari Senin (16-11-2026) kepada eltvsatu, menegaskan aksi lanjutan ini bertujuan meminta pertanggungjawaban dan kepastian tindak lanjut keputusan lembaga etik partai.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi keputusan pemberian sanksi. Pemulihan hak dan kepastian bagi CPCL terdampak justru menjadi hal utama yang harus diselesaikan.

















