Wilson Lalengke, Jurnalis Indonesia, Guncang PBB dengan Pidato tentang Hak Asasi dan Perdamaian Timur Tengah

ELTV SATU ||| JAKARTA – New York, 9 Oktober 2025 — Jurnalis dan aktivis hak asasi manusia asal Indonesia, Wilson Lalengke, menjadi sorotan dunia setelah menyampaikan pidato penuh semangat di hadapan Komite Keempat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau Komite Khusus Politik dan Dekolonisasi, pada Rabu, 8 Oktober 2025, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu menyampaikan pernyataan dan kesaksian resmi mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di kamp pengungsi Tindouf di wilayah Aljazair, yang dikendalikan oleh kelompok Front Polisario.

Wilson menyoroti terjadinya eksekusi di luar proses hukum (extrajudicial executions), penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan sistematis terhadap warga sipil Sahrawi yang menghuni kamp tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional serta bertentangan dengan prinsip Jus Cogens, norma hukum internasional yang bersifat imperatif dan mengikat semua negara tanpa pengecualian.

“Hak untuk hidup adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan,” tegas Lalengke di hadapan sekitar 400 delegasi internasional.

“Diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia berarti ikut berkomplot dalam ketidakadilan,” lanjutnya dengan lantang.

Seruan Keadilan dan Tanggung Jawab Global

Dalam pidatonya, Wilson Lalengke menekankan bahwa pelanggaran di Tindouf bukanlah kasus terisolasi, melainkan pola pelanggaran sistematis terhadap warga sipil. Ia menjelaskan bahwa ribuan pengungsi Sahrawi di kamp tersebut dirampas kebebasannya, dibungkam, dan tidak mendapatkan hak atas proses hukum yang adil (due process).

Kamp Tindouf, yang menampung lebih dari 170.000 pengungsi Sahrawi, telah lama menjadi perhatian organisasi internasional karena minimnya pengawasan dan dugaan pelanggaran HAM oleh Front Polisario. Berdasarkan laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap para pengungsi.

“Pembunuhan di luar proses hukum adalah penentangan langsung terhadap norma-norma hukum internasional. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkannya,” tegas Wilson.

Wilson juga menilai bahwa otoritas Aljazair turut bertanggung jawab atas situasi tersebut karena memberi dukungan dan membiarkan pelanggaran terjadi di wilayahnya. Ia menyerukan agar komunitas internasional tidak lagi diam, karena “diam berarti turut terlibat dalam tragedi kemanusiaan.”