ELTV SATU ||| MAJALENGKA – Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka memberikan pernyataan resmi terkait progres dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam program perbaikan jalan tahun anggaran 2026.
Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa program perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan saat ini sedang berjalan secara bertahap sesuai dengan perencanaan. Beliau menyadari betul adanya sorotan publik terhadap beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan.
”Wajar kalau rakyat melihat sesuatu yang menurut pikiran dan hatinya janggal, terutama melihat jalan yang harusnya bagus tetapi jelek, lalu meminta kepada kita. Kami merespons itu dan akan kami buktikan dengan program di tahun 2026,” ujar Bupati didampingi Sekdis PUTR saat ditanya media di Pendopo Gedung Negara, Rabu (17/6/2026).
Tantangan Anggaran dan Aturan Prosedur.
Bupati menjelaskan bahwa tahun anggaran 2026 ini merupakan tahun pertama dimulainya implementasi perencanaan murni yang dirancang oleh kepemimpinannya bersama Wakil Bupati. Beliau juga memaparkan adanya tantangan besar berupa keterbatasan fiskal daerah yang cukup tertekan.
Sebagai perbandingan, pada saat Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas PU hingga Sekretaris Daerah (Sekda) terdahulu, anggaran APBD Majalengka mampu mencapai Rp3,5 triliun, dengan alokasi khusus infrastruktur berkisar antara Rp350 miliar hingga Rp400 miliar. Namun, sejak tahun 2025 dan masuk ke tahun 2026 ini, kemampuan anggaran menurun hingga menyisakan Rp2,9 triliun, dengan alokasi infrastruktur saat ini hanya sebesar Rp74 miliar.
Selain keterbatasan anggaran, mekanisme prosedur pelelangan melalui sistem e-katalog (Micom) juga sempat menjadi kendala dalam percepatan. Aturan yang membatasi paket lelang serta adanya risiko kegagalan tender akibat penyedia yang tidak memenuhi syarat turut memperlambat proses pengerjaan di lapangan, di saat masyarakat mendesak adanya perbaikan cepat.
Untuk menyiasati keterbatasan APBD, Pemkab Majalengka melakukan langkah proaktif dengan menjalin komunikasi dan mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Langkah tersebut membuahkan hasil signifikan dengan total bantuan yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari Rp100 miliar.
