Pemerintah Kabupaten Kuningan pada prinsipnya menghormati hasil pemeriksaan BPK, siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi, serta terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan dan pendidikan.
Di tengah dinamika ini, semua pihak—baik masyarakat, aktivis, maupun legislatif—perlu menahan diri dan tidak membangun opini yang prematur. Sebab, jika setiap catatan audit langsung dipolitisasi, yang terjadi bukan perbaikan sistem, melainkan kegaduhan yang justru merugikan kepercayaan publik.
Pasang Iklan Disini Scroll ke Bawah
Scroll ke Bawah
Mari bersama-sama mengawal perbaikannya, bukan memperkeruh tafsirnya.
Oleh: Dadan Satyavadin
Pemerhati Kebijakan Publik
Editor: Heryanto
