Sorotan turut diarahkan pada ketidakhadiran anggota dewan S dan Dwi Basyuni Natsir, yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan. FMPK menilai kehadiran keduanya penting untuk memberikan penjelasan langsung atas persoalan yang berlarut-larut.
Sebelumnya, lembaga etik PKS Kabupaten Kuningan menjatuhkan sanksi terhadap S berupa pemberhentian sementara dari jabatan kepengurusan partai selama 30 hari, pengalokasian Pokir secara proporsional kepada CPCL terdampak, serta permintaan maaf secara organisatoris. Keputusan tersebut berlaku sejak 3 September 2026.
Namun, lebih dari dua bulan berlalu, pemulihan Pokir dan pelaksanaan permintaan maaf masih dipertanyakan.
Dalam audiensi, Fraksi PKS menyampaikan komitmen mengupayakan realisasi Pokir CPCL pada penganggaran 2027. FMPK, bagaimanapun, meminta bukti konkret dan mendesak agar sebagian Pokir terdampak sudah direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Bagi FMPK, persoalan ini bukan sekadar urusan pengusulan anggaran, melainkan menyangkut amanah politik, tanggung jawab terhadap masyarakat, serta konsistensi penegakan etik di internal partai.
FMPK menegaskan akan terus mengawal kesepakatan dan menagih komitmen Fraksi PKS. Setelah berbulan-bulan menunggu, masyarakat kini menginginkan kepastian, bukan janji yang kembali tertunda.(Heryanto)

















