Scroll ke bawah
banner 300x300
banner 160x600
banner 160x600
Example 728x250
DaerahNews

Lima Bulan Berlarut, FMPK Kembali Tagih PKS: Pokir Belum Pulih, Sanksi Etik Mandek

32
×

Lima Bulan Berlarut, FMPK Kembali Tagih PKS: Pokir Belum Pulih, Sanksi Etik Mandek

Sebarkan artikel ini
Example 728x250

ELTV SATU || KUNINGAN – Audiensi Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) dengan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (17/11/2026), berlangsung panas. FMPK kembali menagih kejelasan pengembalian Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat yang sebelumnya disahkan dalam APBD 2025, sekaligus mempertanyakan pelaksanaan keputusan sanksi etik terhadap anggota dewan berinisial S yang hingga kini belum terealisasi.

Bertempat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan, audiensi yang dihadiri sejumlah elemen masyarakat dan perwakilan CPCL itu menjadi lanjutan polemik yang telah bergulir sekitar lima bulan tanpa kepastian penyelesaian.

Baca Juga :  Tindak Lanjut LHP BPK,Disdik Kuningan Kumpulkan Kepsek dan Bahas TGR

Ketegangan mencuat saat Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, menyoroti perbedaan keterangan Fraksi PKS terkait perubahan CPCL Pokir. Jika dalam audiensi sebelumnya S menyebut perubahan tersebut merupakan kesepakatan Fraksi, kali ini Ketua Fraksi PKS, Wawan Romliansyah, menyatakan perubahan dilakukan oleh S, bukan keputusan kolektif Fraksi.

Perbedaan pernyataan tersebut memicu kritik keras FMPK yang mempertanyakan sikap pimpinan Fraksi ketika persoalan itu pertama kali disampaikan.

Baca Juga :  Samar Jadi Tenaga Kesehatan Gadungan, Komplotan Pencuri Perhiasan Lansia Dibekuk Polisi

FMPK menilai Fraksi PKS belum menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut hak masyarakat. Kritik juga diarahkan pada sikap Fraksi yang dinilai lebih banyak berbicara mengenai mekanisme ketika dituntut menjalankan keputusan lembaga etik.

Puncak ketegangan terjadi saat peserta audiensi meminta kepastian kapan Pokir CPCL terdampak dikembalikan. Kyai Edin Kholidin menegaskan masyarakat tidak lagi membutuhkan penjelasan prosedural, melainkan kepastian realisasi.

Baca Juga :  Rp38 Miliar Digelontorkan, 50 Paket Jalan Kuningan Disiapkan: 22 Kilometer Ditarget Mulus

“Ini pertanyaan sederhana: kapan Pokir yang menjadi hak masyarakat dan seharusnya direalisasikan pada 2025 akan dilaksanakan? Tidak usah memberikan alasan ke mana-mana,” tegasnya.

Example 728x250
banner 200x800
banner 728x90
Example 728x250

Jangan Copy Paste Tanpa Izin