“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Kapolri yang memperluas layanan hingga tingkat Polres. Menurutnya, keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat mempermudah pekerja mengakses bantuan ketika menghadapi persoalan hak dan hubungan kerja.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” kata Andi Gani.
Ia menilai, keberadaan layanan di tingkat kewilayahan berpotensi mempercepat fasilitasi dan koordinasi penyelesaian persoalan buruh, termasuk kasus-kasus yang telah berlangsung lama dan membutuhkan keterlibatan sejumlah pihak.
Dengan layanan yang lebih dekat, pekerja diharapkan memiliki saluran pengaduan yang lebih mudah dijangkau ketika hak-haknya tidak terpenuhi sesuai ketentuan.
“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Selain peresmian layanan, Kapolri menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja. Kegiatan juga diisi bakti kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung atau EKG, pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.
Perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres diharapkan memperkuat akses perlindungan pekerja, mempermudah penyampaian pengaduan, dan mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara terkoordinasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Heryanto)
