Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan material pada area parkir. PUTR menyarankan penggunaan material berpori seperti paving block agar air hujan tetap dapat meresap ke tanah, bukan menggunakan beton atau aspal yang berpotensi meningkatkan limpasan air permukaan (runoff).
“Kami ingin kawasan resapan tetap terjaga. Apalagi wilayah tersebut berada di kawasan lereng dengan potensi limpasan air cukup tinggi. Jangan sampai pembangunan justru menambah beban aliran air dan berdampak kepada masyarakat di wilayah bawah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kuningan melalui Satpol PP telah mengambil langkah penghentian sementara seluruh pekerjaan pembangunan sampai proses evaluasi perizinan selesai dilakukan.
Pada Rabu (11/11/2026), PUTR juga menurunkan Tim Penilai Ahli (TPA) untuk melakukan penghitungan ulang terhadap luas bangunan yang telah memiliki PBG maupun bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan tersebut.
Hasil pemeriksaan itu nantinya menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian serta menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Putu menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah menutup pintu bagi investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Kuningan. Namun, setiap investasi wajib berjalan sesuai aturan, mulai dari tahap perencanaan, perizinan hingga pelaksanaan pembangunan.
“Pemda tidak alergi terhadap investasi. Kami justru mendukung investasi yang masuk ke Kuningan. Tetapi investor juga harus tertib dan taat aturan, baik dalam perencanaan maupun saat pembangunan berlangsung,” tandasnya.
Penghentian sementara pembangunan Dunia Main menjadi peringatan bahwa investasi dan pembangunan kawasan wisata tidak boleh mengabaikan aturan perizinan maupun kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap investasi berjalan tertib tanpa mengorbankan keselamatan dan kepentingan masyarakat.(Heryanto)
