PPDI juga mengusulkan agar batas usia masa pengabdian perangkat desa dapat kembali mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni hingga usia 64 tahun. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap perjuangan dan belum menjadi keputusan resmi.
Terkait penghasilan tetap (Siltap), Ade menyebut ketentuan yang berlaku telah mengatur besaran penghasilan perangkat desa dengan mengacu pada golongan II/A, termasuk penyesuaian bagi sekretaris desa dan kepala desa.
Ia menjelaskan, mekanisme kenaikan penghasilan tetap juga telah diatur melalui kebijakan pemerintah, yakni kenaikan sebesar 2 persen setiap dua tahun.
“Untuk Siltap, pemerintah sudah mengatur mekanisme kenaikannya. Jadi, ke depan ada kenaikan sebesar 2 persen setiap dua tahun,” jelasnya.
Ade berharap Rakorda PPDI mampu memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan sinergi perangkat desa dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendukung pembangunan daerah.
PPDI, lanjutnya, berkomitmen untuk turut menyukseskan visi dan misi pemerintah daerah melalui kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.
“Perangkat desa harus mampu menopang dan berkolaborasi dalam menyukseskan program pemerintah daerah. Kami ingin bersama-sama mewujudkan Kuningan Melesat melalui pelayanan dan pembangunan desa yang semakin baik,” pungkasnya.(Heryanto)

















