Kapolres menjelaskan bahwa kemudahan akses pelayanan menjadi bagian penting dari penyelenggaraan bursa kerja agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Selain itu, kepolisian bersama Dinas Ketenagakerjaan juga akan melakukan pemantauan terhadap peserta yang belum berhasil memperoleh pekerjaan.
Bagi pencari kerja yang belum memenuhi persyaratan teknis atau memiliki keterbatasan pengalaman, pemerintah daerah dan kepolisian akan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai.
Kapolres mencontohkan kerja sama pelatihan vokasi yang telah dilaksanakan pada akhir Oktober 2026 bagi sekitar 100 warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki peluang lebih besar memasuki dunia kerja.
Hasil pelatihan itu juga akan dievaluasi untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta serta kemungkinan mereka telah memperoleh pekerjaan.
Menurut AKBP Prianggo, program yang berkelanjutan sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.
Di tengah banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan, Kapolres Indramayu juga memberikan perhatian serius terhadap potensi praktik percaloan, pungutan ilegal, maupun penipuan berkedok rekrutmen tenaga kerja.
Ia menegaskan Polres Indramayu akan melakukan pemantauan untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu akan menindaklanjuti setiap laporan maupun pengaduan masyarakat terkait dugaan percaloan, pungutan ilegal, atau penipuan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Pengawasan tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan serta perusahaan yang telah diverifikasi.
Kapolres tidak ingin kegiatan yang diselenggarakan untuk membantu masyarakat justru dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab sehingga merugikan para pencari kerja.
Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, termasuk pihak yang meminta sejumlah uang dengan menjanjikan kelulusan seleksi maupun penempatan kerja.
Kapolres juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik percaloan, pungutan ilegal, atau penipuan rekrutmen melalui Call Center Polri 110 maupun layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu di nomor WhatsApp 081999700110.
Program POLIRAN juga menjadi implementasi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, yang diwujudkan melalui kegiatan nyata untuk menjawab kebutuhan warga.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, serta berbagai elemen masyarakat, Polri tidak hanya menjalankan tugas pemeliharaan keamanan, tetapi juga berupaya membantu membuka akses informasi dan kesempatan kerja.
Menurut Kapolres, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif.
Oleh karena itu, penyediaan akses pekerjaan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas secara bersama-sama.
Kapolres berharap kerja sama antara Polres Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketenagakerjaan, dan dunia usaha dapat terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan. (Bd)
