Kuasa hukum Rasdi menilai persoalan yang menyangkut dugaan hubungan pribadi merupakan ranah privat. Penyebaran tuduhan tersebut ke lingkungan partai dinilai telah merugikan kliennya, baik secara materiil maupun moril.
Dalam somasi itu, pihak Rasdi memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam sejak surat diterima untuk memenuhi tiga tuntutan.
Pertama, menyerahkan alat bukti sah atas tuduhan yang disampaikan. Kedua, memberikan klarifikasi secara jujur dan terbuka, termasuk mengungkap pihak yang diduga menyuruh atau mendorong penyebaran tuduhan tersebut. Ketiga, menarik secara resmi surat tuduhan dan menyampaikan permohonan maaf tertulis yang ditembuskan kepada seluruh jajaran struktur PKB Kuningan.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihak Rasdi menyatakan siap menempuh jalur hukum, termasuk melaporkan persoalan itu kepada kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana merujuk Pasal 433 ayat (2) dan Pasal 434 KUHP jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Surat somasi tersebut turut ditembuskan kepada Kapolres Kuningan, Ketua DPW PKB Jawa Barat, Ketua DPC PKB Kuningan, Ketua Dewan Syuro, serta Ketua Fraksi PKB DPRD Kuningan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak KORAKAP maupun pihak terkait lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan atas somasi tersebut.(Heryanto)

















