ELTV SATU || BANDUNG – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, mendorong perluasan akses pembiayaan resmi dan terjangkau bagi masyarakat kecil guna menekan praktik pinjaman informal atau bank emok yang berpotensi menjerat warga dalam persoalan keuangan.
Hal tersebut disampaikan Tuti saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Jawa Barat 2026 yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) fenomena pinjaman pribadi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum yang melibatkan pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum tersebut, Tuti mengungkapkan masih banyak pelaku usaha supermikro, pedagang kecil dan pekerja sektor transportasi di Kuningan yang kesulitan mengakses pembiayaan formal.
Akibatnya, sebagian masyarakat memilih pinjaman informal karena prosesnya cepat, meskipun berisiko tinggi akibat beban bunga dan mekanisme penagihan yang dapat merugikan.
“Kami memohon arahan Satgas PASTI kepada perbankan agar pelaku usaha kecil dan mikro dapat difasilitasi akses pembiayaan resmi dengan proses lebih mudah. Pemkab Kuningan siap bersinergi dan mendukung penuh langkah penertiban praktik bank emok yang merugikan masyarakat,” ujar Tuti.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam praktik pinjaman informal, termasuk persoalan perikatan utang yang terkadang dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan.

















